Selamat Datang di Website Resmi Bappelitbang Tanggamus

Sabtu, 24 Oktober 2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Bappelitbang


Penyusunan Kebijakan/Pengambil Keputusan;

1. Penyusunan rencana pembangunan  daerah.
2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pengambilan keputusan dalam Penanganan permasalahan mendesak dan
    berskala besar, sesuai penugasan.

Think-tank

1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan,
    dan kebijakan lainnya.
2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan
    mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif.
3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi,organisasi
    profesi, dan organisasi masyarakat sipil.

Koordinator

1.Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
   pembangunan,strategi  pembangunan daerah, arah kebijakan sektoral, lintas
   sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro daerah, rancang bangun
   sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta
   pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
2.Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar daerah, serta pengalokasian
   dana.
3.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
   pembangunan daerah dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.
4.Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar
   sesuai penugasan  

Administrator

1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman daerah, Pinjaman dan Hibah
   Luar Negeri (PHLN), kerjasama pemerintah swasta, investasi, dan tanggungjawab
   sosial perusahaan.
2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana
    pembangunan.
3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Badan;


(1)   Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan mengkoordinasikan,
       mengatur, membina, mengendalikan dan melaksanakan sebagian urusan
       Pemerintahan dibidang  Perencanaan sesuai dengan peraturan dan
       perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
       Kepala Badan mempunyai fungsi :
       a. Mengatur, membina dan mengendalikan menyusun dan mengkoordinasikan
           perencanaan program jangka
           pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Tanggamus
           berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;
       b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
       c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
       d. Merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan;
       e. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna
           penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
       f. Menyusun dan merencanakan prioritas program kegiatan berdasarkan informasi
           dari bawah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan kebijakan
           Kepala Daerah;
       g. Menetapkan kebijakan program pembinaan kegiatan Badan Perencanaan
           Pembangunan Daerah;
       h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang
           mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
       i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan
          administrasi pemerintahan;
       j. Melaporkan hasil kerja perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati;
       k.Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara
          swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
       l. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas
          yang bersifat strategis maupun yang  bersifat kebijakan pimpinan serta
          melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat;

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
     bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang
      kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program,
      serta pengelolaan keuangan dan aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
       mempunyai fungsi:
     a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
         dan Pengembangan;
     b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di
         Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
     c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
     d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada
         BAPPELITBANG;
     e. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
         kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat
         arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
         dan Pengembangan;
     f. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
     g. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan
         pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPELITBANG;
     h. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai
         capaian pelaksanaan  rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan
         barang/jasa milik Negara; dan
     i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan
        Pembangunan Daerah.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
     (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
     a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
     b. Sub Bagian Program;
     c. Sub Bagian Keuangan.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
      dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
    c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan P
        erencaaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;         
    d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan
        Perencaaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
        pembangunan daerah di Badan Perencaaan Pembangunan Penelitian
        dan Pengembangan
    f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencaaan
        Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bagian Program

Sub Program mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
    c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan
        Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan
        Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
    e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
        pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian  
        dan Pengembangan
    f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan
        Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai
       dasar pelaksanaan tugas;
   b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi
       Dokumen Pengguna Anggaran;
   c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk
       tertibnya administrasi keuangan;
   d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk
       memperoleh petunjuk lebih lanjut;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui
       pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
   f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
       kedinasan.


Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah

(1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan
     melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang
     Perencanaan dan Pendanaan Daerah.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan
     dan Pendanaan Daerah mempunyai fungsi :
    a.  Merencanakan program kerja Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    b.  Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
         pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    c.  Mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan
         Daerah berdasarkan kebijakan atasan;
    d.  Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengaturan perencanaan, penganggaran
         dan pembiayaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan;
    e.  Menyelenggarakan perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan
         di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
    f.  Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan  perencanaan,
         penganggaran dan pembiayaan pembangunan daerah pada Anggaran Pendapatan dan
         Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    g.  Melaksanakan analisis terhadap permasalahan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan
         Daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan petunjuk pemecahannya;
    h.  Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan pendanaan
         pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Pinjaman dan Hibah Luar
         Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
     i.  Melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan dari
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja  
         Daerah;
     j.  Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Bidang
         Perencanaan
         dan Pendanaan Daerah;
     k. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencaaan dan Pendanaan Daerah kepada
         Kepala Badan;
     l.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah
       dibantu oleh :
       a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
       b. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan;
       c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :
    a.  Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
    b.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang  
         Perencanaan Pembangunan;
    c.  Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan
         perencanaan pembangunan;
    d.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan, jangka
         menengah dan jangka panjang yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah;
    e.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rekapitulasi rancangan tema dan
         prioritas  pembangunan daerah;
    f.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan yang
         berasal dari partisipasi masyarakat, stakeholder dan/atau pemangku kepentingan;
    g.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan
        pembangunan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non
        Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
    h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
        penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
    i.  Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang
        Perencanaan Pembangunan;
    j.  Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Perencanaan
        Pembangunan kepada atasan;
    k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan

Sub Bidang Penganggaran Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penganggaran Pembangunan;
   b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang
       Penganggaran Pembangunan;
   c. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan
       penganggaran pembangunan;
   d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan prioritas dan plafon anggaran
       untuk setiap program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah;
   e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka sinkronisasi penganggaran
       pembangunan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran
       Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
   f. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanakan asistensi program dan kegiatan
       pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan standar belanja;
   g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
       penyusunan penganggaran pembangunan daerah;
   h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang
       Penganggaran Pembangunan;
   i. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Penganggaran
      Pembangunan kepada atasan;
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi :
   a.  Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
   b.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang
        Pembiayaan Pembangunan;
   c.  Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data sebagai bahan masukan penyusunan
        pembiayaan pembangunan;
   d.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana alokasi pembiayaan
        pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah baik tahunan, jangka
        menengah dan jangka panjang dari seluruh Perangkat Daerah;  
   e.  Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
   f.  Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pinjaman dana pembangunan
       (Pinjaman Daerah,Pinjaman dan Hibah Luar Negeri/PHLN), kerjasama pemerintah swasta,
        investasi dan bertanggungjawab sosial perusahaan;
   g.  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
        penyusuna n pembiayaan pembangunan daerah;
   h.  Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang
        Pembiayaan Pembangunan;
   i.  Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan
       kepada atasan;
   j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasannya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan
     melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian dan
     Evaluasi Pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan
     Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
   b. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada Sub Bidang tentang pelaksanaan pekerjaan.
   c. Membimbing pelaksanaan dan memantau persiapan bahan pengendalian monitoring terhadap
       kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta
       hasil rencana pembangunan daerah.
   d. Mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan serta melaksanakan pertemuan
       berkala tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana (Tugas Pembantuan) APBN
       yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.
   e. Membimbing pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan masing-masing
       Satuan Kerja Perangkat  Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur Lampung setiap
       triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
   f. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan, pelaporan dalam rangka pencapaian
       rancangan pembangunan   daerah.
   g. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian evaluasi terhadap
       kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
   h. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan triwulanan program
       pembangunan daerah jangka panjang,menengah dan tahunan.
   i. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan
      Kerja Perangkat Daerah  penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Bappenas
      dan Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
   j. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja
       Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.
   k. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi
       pembangunan daerah.
   l.  Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengumpulan data dan penyampaian
       informasi data mengenai  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber
       daya daerah, produk hukum kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
   m. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
       pembangunan daerah.
   n. Membimbing dalam pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
   o. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi
      Pembangunan.
   p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
     dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
     dibantu oleh :
     a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
     b. Sub Bidang Evaluasi;
     c. Sub Bidang Data dan Geospasial.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
     tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan
       Evaluasi Pembangunan.
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara
       pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
   c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian monitoring terhadap kebijakan
       perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil
       rencana pembangunan daerah.
   d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan serta melaksanakan pertemuan berkala tentang
       pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana (Tugas Pembantuan) APBN yang dilaksanakan
       di Kabupaten Tanggamus.
   e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan realisasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja
       Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap
       berakhirnya tahun anggaran.
   f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan, pelaporan dalam rangka pencapaan rancangan
       pembangunan daerah.
   g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
       Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.
   h. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.
   i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Evaluasi

Sub Bidang Evaluasi, mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Evaluasi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi
       Pembangunan.
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara
       pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
   c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan
       program pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.
   d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan triwulanan program pembangunan daerah jangka
       panjang, menengah, dan tahunan.
   e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
       Daerah penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Bappenas dan Gubernur
       Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
   f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
       dalam rangka pencapaian rancangan pembanguna daerah.
   g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang
       Evaluasi.
   h. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Evaluasi.
   i. Melaksakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Sub Bidang Data dan Geospasial

Sub Bidang Data dan Geospasial mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan Geospasial pada Bidang Pengendalian dan
       Evaluasi Pembangunan.
   b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan tentang tatacara
       pengumpulan dan pelaksanaan pekerjaan.
   c. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah.
   d. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi data
       mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah,
       produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
   e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
   f. Melaksanakan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
   g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang
       Data dan Geospasial.
   h.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Perekonomian

(1) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
     kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan dan Perekonomian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan
      Perekonomian mempunyai fungsi :
   a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
       dan RKPD);
   b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
       Perangkat Daerah;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten
      pemerintahan dan perekonomian;
   f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi dan kabupaten di
      bidang pemerintahan dan perekonomian;
    g. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
    h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
    i.  Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
    j.  Pelaksanaan koordinasi, pembinaan pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian
        perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan perekonomian;
    k. Memverifikasi rancangan renstra dan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan
        perekonomian;
    l.  Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan
        jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah di bidang pemerintahan dan 
        perekonomian;
   m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
     tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Perekonomian
     dibantu oleh:
   a. Sub Bidang  Pemerintahan dan Sumber Daya Alam;
   b. Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
     tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
       daerah di bidang pemerintahan dan sumber daya manusia yang berasal dari organisasi
       perangkat daerah yang meliputi dinas-dinas daerah, badan-badan, kecamatan-kecamatan, dan
       satuan kerja lain dilingkungan pemerintah daerah serta instansi vertikal;
   b. Menyusun menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub
       Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
   c. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi
       perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sumber daya manusia;
   d. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang
       pemerintahan dan sumber daya manusia baik berupa usulan dan bantuan baik dari
       pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat;
   e. Melakukan koordinasi dalam hal inventarisasi permasalahan dan bahan perumusan kebijakan,
       pemecahannya untuk perencanaan pembangunan di pemerintahan dan pembangunan sumber
       daya manusia;
   f. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan yang relevan sebagai bahan pedoman, petunjuk
       pelaksanaan, dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan
       sumber daya manusia;
   g. Mengkoordinir, dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan
       sumber daya manusia (pembentukan UMKM, pendidikan dan kebudayaan);
   h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemerintahan dan sumber daya manusia
       dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang
       akan datang;
    i. Menyiapkan da menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang bidang pemerintahan dan
       sumber daya manusia kepada pimpinan;
   j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   b. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
   c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan  (RPJPD,
       RPJMD,dan RKPD) lingkup Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   d. Menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang
       Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   e. Melaksanakan koordinasi penyusunan prediksi/proyeksi dan analisis perekonoomian daerah;
   f. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervise, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan
       pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan
       pada Perangkat Daerah Kabupaten lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia
       Usaha;
   g. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah
       kabupaten sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Sub
       Bidang Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha;
   h. Melaksanakan program promosi pembangunan daerah;
   i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Ekonomi
      dan Pengembangan Dunia Usaha;
   j. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan
      Pengembangan Dunia Usaha kepada pimpinan;
   k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :
   a. Menyusun rencana kerja Sub Kesejahteraan Rakyat;
   b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan
       di Bidang Pemerintahan dan Perekonomian;
   c. Menyusun menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub
       bidang kesejahteraan rakyat;
   d. Menganalisis rancangan renstra dan renja perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan
       Perekonomian;
   e. Melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang
       kesejahteraan rakyat;
   f. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi
       pembangunan lingkup sub kesejahteraan rakyat;
   g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah fungsi perencanaan
       pembangunan kesejahteraan sosial dan rakyat (Pemberdayaan masyarakat dan desa,
       pemberdayaan perempuan dan perlindungan
       anak, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, sosial, dan tenaga kerja);
   h. Merancang sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan
       rakyat;
   i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur
(1) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
     kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Prasarana Wilayah dan
     Infrastruktur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan
      Infrastruktur mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
       dan RKPD);
   b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
       Perangkat Daerah;
   c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
   g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
       provinsi dan kabupaten/kota;
   h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
   i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
   j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
   k. Penyusunan dan perencanaan program kebijakan infrastruktur;
   l. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pembangunan kemaritiman dan sumberdaya
      alam, infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup;
   m. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pembangunan kemaritiman dan
       sumberdaya alam, infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-
       dinas daerah satuan organisasi lain alam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi
       vertikal;
   n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur serta
       merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
   o. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Prasarana Wilayah dan
       Infrastruktur yang meliputi pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam, infrastruktur,
       air bersih dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-
       proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program
       provinsi dan/atau untuk diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
   p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur;
   q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-
       undangan.

(3) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur
      dibantu oleh :
   a. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   b. Sub Bidang Infrastruktur;
   c. Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup.

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
      tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
   a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait
       dengan isu di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
   b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang
       kemaritiman dan sumber daya alam;
   c. Koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman dan sumber daya alam;
   d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur pada Sub
       Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   e. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber
       Daya Alam;
   f. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   g. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber
       Daya Alam;
   h. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kemaritiman dan
      Sumber Daya Alam;
   i. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   j. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau
      pihak ketiga di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   l. Menyiapkan bahan penyusunan standar teknis survei dan pemetaan, survei pengumpulan data,
      informasi geografis di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   m. Menyiapkan bahan rencana dan pengendalian pada Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
       Alam;
   n. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam
       rangka perencanaan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   o. Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan Kemaritiman dan Sumber
      Daya Alam;
   p. Memfasilitasi pemberian atau pembatalan izin pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak
     sesuai dengan bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   q. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Teknis Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   r. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan Penyempurnaan
      Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di bidang
      Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   s. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
      Menengah dan Tahunan di Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan
      ketentuan dan standar yang ditetapkan;
   t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
   u. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
   v. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai
      standar yang ditetapkan;
   w. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
   x. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
      dan RKPD) di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   y. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
      Perangkat Daerah di  Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
   z. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang
      Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
  a. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
  b. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Infrastruktur;
  c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
  d. Mengkoordinasikan perencanaan teknis di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
  e. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
  f. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di sub bidang pengelolaan
     Infrastruktur;
  g. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan Infrastruktur;
  h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan Infrastruktur;
  i. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/
     lembaga atau pihak ketiga di sub bidang pengelolaan Infrastruktur;
  j. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait
      dalam rangka perencanaan infrastruktur tata ruang daerah;
  k. Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan pengembangan
      wilayah;
  l. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan pengembangan kemitraan sub bidang Infrastruktur
     dan Pengembangan Wilayah;
  m. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan teknis di sub bidang Infrastruktur;
  n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan Penyempurnaan
     Standar PelaksanaanPerencanaan dan Standar Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di
      sub bidangInfrastruktur;
  o. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
      Menengah dan Tahunan  dibidang Prasarana Wilayah dan Kerjasama Kawasan Wilayah, sesuai
     dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
  q. Memberikan masukan kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
  r.  Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai
       standar yang ditetapkan;
  s.  Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penataan ruang dan tata guna lahan dalam rencana
       pengembangan wilayah;
  t.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  u.  Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
      dan RKPD) di Bidang Infrastruktur;
  v.  Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
      Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur;
  w. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang
      Infrastruktur.
      
Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Penyusunan dan
      Penyempurnaan Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar Pelaksanaan
      Peningkatan Kapasitas Perencanaan di bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
  b. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk Perumusan Rencana Pembangunan
      Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan dibidang Air Bersih dan Lingkungan
       Hidup sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  c. Membantu Komisi Amdal Daerah Provinsi dalam Penanganan Dokumen Lingkungan                     
      Hidup yang dilaksanakan di Provinsi;
  d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
  e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
  f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
      Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
  g. Menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan Air Bersih dan
      Lingkungan Hidup;
  h. Mengkoordinasikan perencanaan program air bersih dan lingkungan hidup yang
      meliputi aspek pertamanan, ruang terbuka hijau, persampahan, pencemaran
      lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
  i. Mengkoordinasikan perencanaan program kepariwisataan yang meliputi aspek
     pembangunan,pengusahaan dan kebijakan serta pengendalian usaha pariwisata
     yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 
     serta usaha sarana pariwisata;
  j. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
  k. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka
      pelaksanaan tugas di Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
  l.  Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  m. Mengumpulkan data dan mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
      pelaksanaan Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup, mencari solusi petunjuk dan
      pemecahannya;
  n. Mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi program pemanfaatan tata lingkungan,
      pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
  o. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Air Bersih dan
      Lingkungan Hidup yang meliputi pengaturan/pemanfaatan tata lingkungan,
      pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya air, air bersih, persampahan, dan
      pemeliharaan lingkungan;
  p. Mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan program
      pemanfaatan tata lingkungan,pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya air, air bersih,
      persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;
  q. Menghimpun data-data dan pengaturan yang berhubungan dengan program pembinaan dalam
     rangka pelaksanaan pemanfaatan tata lingkungan, pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya
     air, air bersih, persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;
  r. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup sebagai bahan
      penyusunan laporan hasil kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  s. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan sesuai dengan bidangnya
      masing-masing;
  t. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Air
     Bersih dan Lingkungan Hidup;
  u. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan 
      Hidup;
  v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
  w. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
      dan RKPD) di Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
  x. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
      Perangkat Daerah di Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
  y. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Air Bersih
     dan Lingkungan Hidup;

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
     kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan
       Pengembangan mempunyai fungsi :
  a. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian dan
       pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Litbang Ekonomi
       dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
  d. Merencanakan dan mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna
      penyusunan perencanaan dan penganggaran penelitian dan pengembangan;
  e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang
      disampaikan kepada Bupati;
  f. Melaksanakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas
     dan kuantitas peneliti di daerah;
  g. Melaksanakan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan
      Internasional,Pusat (Lembaga Kementerian/Non Kementerian), Pemerintah Provinsi, Lembaga  
      Pendidikan Tinggi, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat;)
  h. Melaksanakan Pemublikasian hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan
      masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi hasil penelitian dan teknologi;
  i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi
     pemerintahan;
  j. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun
      kerjasama dengan pihak lain;
  k. Fasilitasi pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
  l. Fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Tanggamus;
  m. Melaporkan hasil kerja penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi kepada Bupati;
  n. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat 
     strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain
     sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya
     bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :
      a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
      b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
      c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan
     tugasnya bertannggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :
  a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan
      pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
  b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Litbang Sosial dan
      Pemerintahan;
  c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Litbang Sosial dan
     Pemerintahan;
  d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
     di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
  e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
      Pemerintah Daerah di Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
  f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
     Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Budaya;
  g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
     Penelitian dan Pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian
      dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  i. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  j. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin
     penelitian oleh instansi yang berwenang;
  k. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  l. Fasilitasi pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten Tanggamus; dan
  m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
  a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan
      pengembangan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
  b. Penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan
      Pembangunan;
  c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan
     Pembangunan;
  d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
     di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
  e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
      penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan
      penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
  g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
      Pemerintah Daerah di Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
  h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
  a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan
     pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan
      pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji
      coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan
      penerapan teknologi;
  d. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidang Inovasi dan
      Teknologi;
  e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Sub Bidang Inovasi dan
     Teknologi;
  f. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan
      Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  h. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
      pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
  i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji
     coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan
     penerapan teknologi;
  j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan
     Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan
     diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  k. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  l. Fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Tanggamus;
  m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.




No Results
Hari Terakhir Asistensi dan Penajaman Program Pembangunan Pra RKA Tahun 2021
21 Oktober 2020
Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 4 Marinir/BS Lampung, Kolonel Mar. Nawawi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus.
20 Oktober 2020
Sekdakab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis meninjau pelaksanaan Asistensi dan Penajaman Program Pembangunan Pra RKA Tahun 2021 Pemkab Tanggamus Hari Kedua
14 Oktober 2020
Bappelitbang Tanggamus Mengdakan Asistensi Penajaman Program Pembangunan (Asistensi Pra RKA) Tahun Anggaran2021
13 Oktober 2020
Kunjungan Pembelajaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Tanggamus
12 Oktober 2020